Malé, Maldives - cfi-indonesia.id, – Indonesia dan Filipina memperkuat komitmen kerja sama dalam pengelolaan perikanan tuna berkelanjutan melalui pertemuan bilateral antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) Filipina. Pertemuan tersebut berlangsung di sela rangkaian Annual Meeting Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) di Malé, Maldives, Selasa (13/5/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis kedua negara dalam memperkuat tata kelola sumber daya tuna di kawasan Asia Pasifik, khususnya melalui peluang kolaborasi di bawah skema Global Environment Facility (GEF)-9 International Waters. Inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan tuna berkelanjutan dalam kerangka Western and Central Pacific Fisheries Comission (WCPFC).

Pertemuan bilateral antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) dan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) Filipina, di sela rangkaian Annual Meeting Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) di Malé, Maldives, Selasa (13/5/2026).

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP RI, Syahril Abd Raup, menegaskan bahwa Indonesia dan Filipina memiliki posisi penting sebagai negara maritim yang berbagi sumber daya laut sekaligus menghadapi tantangan yang sama dalam menjaga keberlanjutan stok tuna.

Menurutnya, tuna merupakan komoditas strategis yang tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat pesisir di kedua negara. Karena itu, pengelolaan tuna harus dilakukan secara kolaboratif dan berbasis keberlanjutan.

“Indonesia dan Filipina tidak hanya berbagi sumber daya laut yang sama, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk memastikan keberlanjutan perikanan tuna bagi masyarakat, perekonomian, dan generasi mendatang,” ujar Syahril.

Ia menjelaskan, karakteristik tuna sebagai ikan migrasi lintas batas menjadikan pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi regional yang kuat, peningkatan kepatuhan terhadap aturan Regional Fisheries Management Organization (RFMO), serta penguatan pengawasan terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dunia.

Selain itu, tantangan perubahan iklim juga dinilai mulai memberikan dampak signifikan terhadap pola migrasi ikan tuna dan produktivitas perikanan di kawasan. Oleh sebab itu, kerja sama antarnegara menjadi semakin penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan yang adaptif dan berbasis data ilmiah.

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Tenaga Ahli Menteri Bidang Perlindungan Nelayan dan Tata Kelola Perikanan, Mohammad Abdi Suhufan, menyampaikan bahwa kolaborasi Indonesia dan Filipina diharapkan mampu memperkuat posisi kedua negara dalam forum pengelolaan perikanan regional maupun internasional.

Menurut Abdi, kerja sama tersebut juga sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan kawasan, mengingat tuna menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat di wilayah Asia Pasifik.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan, peningkatan kepatuhan RFMO, serta penguatan ketahanan pangan regional,” kata Abdi.

Manager Proyek GEF6 CFI Indonesia, Adipati Rahmat menyerahkan hasil produk Knowledge Management dan Prodak Champions Binaan GEF 6 CFI Indonesia kepada Chief of Aquatic Wildlife Regulations BFAR Filipina, Jennifer Viron, di sela rangkaian Annual Meeting Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) di Malé, Maldives, Selasa (13/5/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Manager Proyek GEF6 CFI Indonesia, Adipati Rahmat, menjelaskan bahwa inisiatif baru tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama positif yang sebelumnya telah terbangun melalui proyek GEF6 Coastal Fisheries Initiative (CFI) Indonesia antara KKP RI dan WWF US GEF Agency.

Proyek GEF6 CFI Indonesia yang akan berakhir pada 2026 dinilai berhasil memberikan berbagai pembelajaran penting terkait pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, peningkatan tata kelola, serta penguatan kolaborasi multipihak dalam mendukung keberlanjutan sumber daya laut.

“Kolaborasi dalam proyek GEF6 CFI Indonesia telah memberikan pembelajaran dan hasil yang positif. Karena itu, kami melihat pentingnya melanjutkan pendekatan kolaboratif ini melalui inisiatif baru yang berfokus pada pengelolaan tuna berkelanjutan,” jelas Adipati.

Ia menambahkan, Indonesia juga telah menyerahkan draft concept note kepada BFAR Filipina untuk ditinjau lebih lanjut. Dokumen tersebut nantinya akan disesuaikan dengan prioritas kedua negara sekaligus mengacu pada pedoman pendanaan GEF-9 International Waters.

Sementara itu, Chief of Aquatic Wildlife Regulations BFAR Filipina, Jennifer Viron, menyambut positif inisiatif kolaborasi tersebut. Menurutnya, kemitraan Indonesia dan Filipina memiliki nilai strategis dalam memperkuat posisi negara-negara berkembang di forum RFMO, khususnya dalam memperjuangkan tata kelola perikanan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis kepentingan negara pesisir.

“Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal menuju kemitraan jangka panjang yang praktis dan efektif dalam mendukung tata kelola perikanan tuna yang berkelanjutan,” ujar Jennifer.

Dalam diskusi bilateral tersebut, kedua pihak juga membahas sejumlah isu prioritas bersama. Di antaranya pengelolaan tuna berbasis konservasi, penguatan koordinasi kebijakan di bawah WCPFC, strategi penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan tuna juvenil, penanganan IUU Fishing, hingga dampak perubahan iklim terhadap sumber daya perikanan.

Kedua negara sepakat bahwa tantangan pengelolaan perikanan di masa depan memerlukan pendekatan lintas negara yang lebih terintegrasi, termasuk dalam aspek penelitian ilmiah, pertukaran data, pengawasan perikanan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, KKP RI akan menyampaikan surat resmi beserta draft proposal kerja sama kepada BFAR Filipina. Selanjutnya, pembahasan teknis akan dilanjutkan melalui pertemuan daring untuk menyusun ruang lingkup kerja sama, tata kelola proyek, hingga mekanisme pendanaan secara bersama.

Pertemuan ditutup dengan kesepahaman bersama mengenai pentingnya memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dan Filipina dalam mendukung keberlanjutan stok tuna, meningkatkan ketahanan masyarakat nelayan, serta memperkuat tata kelola perikanan regional dan internasional yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.