Bogor – Upaya mewujudkan pengelolaan perikanan Indonesia yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan. Semangat inilah yang menjadi benang merah dalam kegiatan Kopdar Jejaring Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) bertema “Sinergi Mitra dalam Mendukung Implementasi Penangkapan Ikan Terukur melalui Pendekatan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)” yang diselenggarakan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (28/7}

Kegiatan Kopdar Jejaring Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) bertema “Sinergi Mitra dalam Mendukung Implementasi Penangkapan Ikan Terukur melalui Pendekatan EAFM” yang difasilitasi melalui pendanaan GEF-6 CFI Indonesia berlangsung di Hotel Bigland Bogor, 28 Juli 2026, sebagai forum memperkuat kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) menuju pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Forum tersebut menjadi ruang temu berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program, memperkuat koordinasi, sekaligus membangun kolaborasi dalam mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota yang menjadi salah satu kebijakan strategis KKP.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan Global Environment Facility (GEF) melalui program Coastal Fisheries Initiative (CFI), sebuah inisiatif global yang dikembangkan untuk menjawab tantangan hilangnya keanekaragaman hayati, dampak perubahan iklim, serta degradasi ekosistem pesisir dan laut. Di Indonesia, dukungan tersebut diwujudkan melalui Program GEF-6 CFI Indonesia yang yang bertajuk “Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia within Fisheries Management Areas (FMAs) 715, 717, and 718, Components A, B, and D” ini menjadi salah satu fondasi dalam mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang berkelanjutan di Indonesia.

Ketua Panitia, Zulfikar, selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Berbasis WPPNRI, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kopdar Jejaring Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)

Ketua Panitia, Zulfikar, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menyinergikan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan berbagai organisasi mitra pembangunan agar implementasi PIT berjalan lebih efektif melalui pendekatan EAFM.

"Kami berharap forum ini mampu menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus meningkatkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan perikanan tangkap yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis ekosistem," ujarnya.

Ia menjelaskan, pertemuan diikuti sekitar 120 peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BRIN, organisasi masyarakat sipil/NGO, praktisi, hingga mitra pembangunan.

Dalam sambutannya, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohammad Abdi Suhufan, menegaskan bahwa PIT merupakan bagian penting dari agenda transformasi sektor kelautan dan perikanan lima tahun ke depan.

Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohammad Abdi Suhufan, menyampaikan sambutan pada kegiatan Kopdar Jejaring EAFM

Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kesiapan kelembagaan, kualitas data, dukungan anggaran, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Kita membutuhkan masukan dari berbagai pihak agar implementasi Penangkapan Ikan Terukur benar-benar mampu menjawab persoalan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan mitra pembangunan menjadi kunci keberhasilannya," kata Abdi.

Ia juga menyoroti masih lemahnya sistem pendataan hasil tangkapan nasional. Menurutnya, sekitar 70–80 persen hasil tangkapan ikan didaratkan di pelabuhan nonperikanan, sehingga belum seluruhnya tercatat dalam sistem statistik perikanan nasional.

"Kita harus membangun sistem pendataan yang lebih komprehensif. Infrastruktur pelabuhan harus diikuti dengan instrumen pendataan yang memadai agar kebijakan kuota benar-benar berbasis data yang akurat," ujarnya.

Pesan senada disampaikan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Syahril Abd. Raup. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan PIT sangat bergantung pada kualitas data stok ikan, penguatan kelembagaan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI, serta keterlibatan perguruan tinggi.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Syahril Abd. Raup, menyampaikan arahan sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan Kopdar Jejaring EAFM

Menurut Syahril, KKP tengah menyiapkan skema kerja sama dengan sekitar 136 perguruan tinggi yang memiliki program studi kelautan dan perikanan untuk mendukung pengumpulan data sumber daya ikan melalui pelibatan dosen dan mahasiswa.

"Kami ingin mahasiswa hadir langsung di lokasi-lokasi pendataan sehingga data yang dihasilkan tidak hanya mendukung pengelolaan perikanan, tetapi juga menjadi bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan," jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan LPP WPPNRI juga menjadi prioritas karena lembaga tersebut merupakan forum kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, peneliti, dan masyarakat dalam merumuskan rekomendasi pengelolaan perikanan berbasis wilayah.

Selain itu, KKP juga sedang menyusun Indeks Kepatuhan Pengelolaan Perikanan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia.

Sementara itu, Prof. Indra Jaya dari IPB University sekalgus Ketua Komnas Kajiskan mengingatkan bahwa pengelolaan perikanan modern tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan sektoral.

Menurutnya, EAFM menempatkan sumber daya ikan sebagai bagian dari suatu sistem yang saling berkaitan dengan habitat, lingkungan, teknologi penangkapan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga tata kelola kelembagaan.

"Keberhasilan pengelolaan perikanan tidak hanya ditentukan oleh regulator. Dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil juga harus menjadi bagian dari sistem yang saling menguatkan," ujarnya.

Ia menilai forum seperti Jejaring EAFM menjadi ruang penting untuk membangun dialog dan menyusun solusi bersama terhadap berbagai persoalan pengelolaan perikanan yang semakin kompleks.

Project Manager PMU GEF-6 CFI Indonesia, Adipati Rahmat, menyampaikan pengalaman penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) sebagai model pengelolaan perikanan berbasis ekosistem yang memperkuat kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya ikan.

Pengalaman nyata penerapan pendekatan tersebut disampaikan Project Manager PMU GEF 6 CFI Indonesia, Adipati Rahmat. Ia menjelaskan bahwa proyek GEF 6 CFI Indonesia sejak awal dirancang menggunakan EAFM sebagai kerangka utama dalam membangun pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Menurut Adipati, tantangan pengelolaan perikanan merupakan persoalan yang kompleks sehingga harus diurai ke dalam berbagai komponen yang dapat ditangani secara sistematis, mulai dari aspek sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, teknik penangkapan, sosial ekonomi masyarakat, hingga tata kelola.

"Kami belajar bahwa persoalan yang kompleks tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan. Karena itu, EAFM membantu memecah persoalan tersebut menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola dan diintervensi secara bertahap," jelasnya.

Melalui pendekatan tersebut, GEF 6 CFI Indonesia telah mendampingi masyarakat dan pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas, pengembangan sistem pendataan, penerapan pengelolaan berbasis masyarakat, hingga mendorong pengakuan kawasan konservasi berbasis masyarakat sebagai Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan perikanan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan membangun kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran bersama.

"Proyek ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah, masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan bergerak bersama, maka perubahan nyata menuju perikanan yang berkelanjutan dapat diwujudkan," katanya.

Melalui forum Jejaring EAFM ini, seluruh peserta sepakat bahwa implementasi Penangkapan Ikan Terukur memerlukan fondasi yang kuat berupa data yang akurat, kelembagaan yang efektif, kolaborasi lintas sektor, serta penerapan prinsip-prinsip EAFM secara konsisten. Dengan sinergi tersebut, pengelolaan perikanan Indonesia diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan daya saing sektor perikanan nasional.